Pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan terhadap 11 perusahaan perkebunan di Kalimantan yang direkomendasikan untuk dikenai pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkahnya berbeda-beda, mulai dari pencabutan seluruh atau sebagian HGU hingga penghentian proses penerbitan hak dan pendalaman di lapangan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan rekomendasi itu disampaikan Kabareskrim Polri. Penanganan dilakukan setelah evaluasi atas tingkat kebakaran, kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan, serta status perizinan masing-masing.
Lima kelompok penanganan HGU perusahaan
Dalam pemaparan pemerintah pada November 2026, Nusron membagi 11 perusahaan tersebut ke dalam lima kelompok. Tiga perusahaan masuk dalam kelompok yang HGU-nya dicabut seluruhnya karena kebakaran terjadi berulang, melampaui 50 persen luas lahan, serta sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dinilai tidak memadai.
Perusahaan dalam kelompok ini adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan HGU seluas 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. HGU PT SKM terdiri atas dua bidang, masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Kelompok berikutnya adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU seluas 2.300 hektare milik perusahaan itu telah berakhir pada 2020. Pemerintah menyatakan hak tersebut tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau ditata kembali, sehingga lahannya akan diambil alih negara.
Satu perusahaan lainnya, PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, akan dikenai pencabutan sebagian HGU. Perusahaan ini memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare. Keputusan tersebut mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Tiga perusahaan belum mendapat HGU
Tiga perusahaan yang masuk kelompok berikutnya belum mengantongi HGU, meski telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Pemerintah memutuskan tidak menerbitkan HGU bagi PT ANI, PT BOS, dan PT AER, sekaligus akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan evaluasi atau pencabutan izin usaha perkebunan.
PT ANI tercatat memiliki area seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak. PT BOS mengelola area 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan PT AER memiliki area 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang. Ketiganya berada di Kalimantan Barat.
Adapun tiga perusahaan lain masih menjalani pendalaman melalui pemeriksaan fisik di lapangan. Pemerintah belum menentukan apakah HGU mereka akan dicabut seluruhnya atau hanya sebagian, karena keputusan akhir menunggu data yang dinilai cukup valid.
Perusahaan dalam kelompok ini ialah PT STP, PT API, dan PT JMS. HGU PT STP terdiri atas bidang seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare. PT API memiliki HGU seluas 1.263,35 hektare serta 4.154,94 hektare, sementara PT JMS memiliki bidang seluas 4.928,7 hektare dan 521,87 hektare.
Investor berasal dari dalam dan luar negeri
Nusron menyebut kepemilikan manfaat atau beneficial ownership perusahaan-perusahaan tersebut mencakup investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Pemerintah belum mengungkap nama para pemegang saham dalam negeri.
Penanganan ini merupakan tindak lanjut koordinasi ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terhadap korporasi yang terindikasi terkait karhutla. Rekomendasi pencabutan HGU tidak berarti seluruh 11 perusahaan langsung kehilangan hak atas lahannya: sebagian keputusan masih berupa penghentian penerbitan atau perpanjangan, sedangkan tiga perusahaan menunggu hasil pemeriksaan.
Keputusan akhir atas kelompok yang masih diperiksa akan bergantung pada hasil inspeksi dan pengukuran di lapangan. Tahap itu menjadi penting untuk memastikan tindakan yang diambil sebanding dengan kondisi lahan dan pelanggaran yang ditemukan, sekaligus memperjelas tanggung jawab perusahaan dalam mencegah kebakaran berulang.

