Formula Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan ketentuan pengupahan telah tercantum dalam undang-undang yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 itu, sementara besaran kenaikan upah belum diumumkan.
Ketentuan baru tersebut menjadikan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan sebagai indikator dalam penghitungan upah minimum. Pemerintah juga membuka dua dasar penetapan: formula pengupahan atau acuan KHL. Nilai akhir harus menggunakan hasil yang lebih tinggi di antara keduanya.
Formula UMP 2027 memuat tiga variabel
Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu. Untuk indeks tersebut, undang-undang menetapkan batas bawah 0,5 dan batas atas 1.
Ketentuan ini menjadi pegangan dalam menghitung upah minimum, tetapi tidak serta-merta menunjukkan besaran kenaikan yang akan diterima pekerja di setiap provinsi. Angka UMP 2027 masih bergantung pada penerapan formula, data yang digunakan, serta hasil pembahasan di tingkat daerah.
Undang-undang juga menyebut hasil formula perlu dibandingkan dengan nilai KHL yang telah disepakati dewan pengupahan daerah. Jika nilai KHL lebih tinggi, nilai itulah yang menjadi dasar penetapan. Prinsip yang sama berlaku sebaliknya: hasil formula digunakan apabila nilainya lebih tinggi.
Survei kebutuhan hidup layak menjadi dasar
Untuk memastikan penghitungan menggunakan data yang sesuai, Pasal 138 mengatur penggunaan data ekonomi dan ketenagakerjaan dari lembaga pemerintah yang menangani kegiatan statistik. Lembaga tersebut juga ditugaskan melakukan survei langsung guna memperoleh data KHL di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebelum survei lapangan dilakukan, lembaga statistik dan Dewan Pengupahan Nasional harus membahas rencana teknis. Pembahasannya meliputi jenis dan kualitas komponen kebutuhan hidup layak, lokasi survei, serta waktu pelaksanaan.
Hasil survei kemudian diserahkan kepada dewan pengupahan daerah. Data tersebut diolah menjadi salah satu dasar penyusunan rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur. Dengan demikian, penetapan UMP tidak hanya bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi atau inflasi, tetapi juga mempertimbangkan hasil pengukuran kebutuhan hidup layak.
Standar dan tata cara teknis mengenai KHL akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri. Sementara itu, rincian teknis penghitungan dan penerapan upah minimum diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah.
KSPI mengusulkan kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen
Sebelum aturan baru terbit, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan UMP maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan usulan itu akan diperjuangkan melalui Dewan Pengupahan dan jalur konstitusional.
Dalam perhitungan yang disampaikan pada September 2026, KSPI menggunakan rata-rata inflasi nasional, pertumbuhan ekonomi nasional, dan indeks tertentu 0,9. Organisasi tersebut menyebut data BPS untuk periode Oktober 2025 hingga Agustus 2026 menunjukkan rata-rata inflasi 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,43 persen. Data September belum dimasukkan karena saat itu belum diterbitkan.
Menurut perhitungan KSPI, kombinasi ketiga variabel tersebut menghasilkan kenaikan rata-rata nasional sekitar 7,7 persen. Namun, organisasi itu menetapkan rentang usulan 7,5-9,5 persen dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah. Angka tersebut merupakan usulan serikat pekerja, bukan keputusan pemerintah.
Besaran UMP 2027 belum ditetapkan
Yassierli belum menyampaikan angka kenaikan UMP 2027 maupun kepastian bahwa upah akan naik dengan besaran tertentu. Ia menegaskan pemerintah merujuk pada ketentuan dalam undang-undang, sementara rincian teknis perhitungan masih perlu mengikuti aturan pelaksana.
Perbedaan kondisi ekonomi dan hasil survei KHL di tiap daerah dapat membuat besaran upah minimum tidak seragam. Karena itu, perhatian berikutnya tertuju pada penyusunan aturan teknis dan rekomendasi dewan pengupahan daerah, sebelum gubernur menetapkan UMP berdasarkan ketentuan yang berlaku.

