Ketegangan antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menguat setelah pemindahan mantan PM Najib Razak dari penjara ke tahanan rumah ditunda. Persoalan itu mencuat meski Najib telah menerima pengampunan bersyarat dari kerajaan dan partainya, UMNO, membayar denda yang ditetapkan.
Rencana pemindahan Najib dari Penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur batal pada 6 November. Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) meminta penangguhan karena masih ada persoalan hukum mengenai dua hukuman penjara yang dijalani mantan perdana menteri tersebut.
Sehari kemudian, Sultan Ibrahim mengeluarkan peringatan agar keputusan pengampunan tidak dipertanyakan. Sikap istana itu menambah tekanan terhadap pemerintahan Anwar, yang harus menghadapi perbedaan pandangan di dalam koalisi pemerintahannya sendiri.
Pemindahan Najib ke tahanan rumah tertunda
Sultan Ibrahim sebelumnya memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib pada 18 September. Keputusan tersebut memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman dalam perkara korupsi SRC International di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.
Najib sempat keluar dari penjara untuk menjalani pemeriksaan gigi sebelum dipindahkan ke rumahnya. Namun, AGC turun tangan dan ia harus kembali ke Penjara Kajang. Kejaksaan meminta pengadilan memperjelas status hukuman SRC International setelah Najib membayar denda RM50 juta atau sekitar Rp223 miliar.
Denda itu dibayar UMNO, partai yang pernah dipimpin Najib, sebagai salah satu syarat pengampunan. AGC meminta kepastian apakah pembayaran tersebut hanya memenuhi ketentuan pengampunan sehingga sisa hukuman SRC tetap harus dijalani di rumah, atau justru membuat hukuman itu berakhir secara hukum.
Perbedaan penafsiran tersebut berdampak langsung pada masa tahanan Najib. Jika hukuman SRC masih berlaku, ia dapat menjalani sisa masa hukumannya di rumah sampai Agustus 2028. Setelah itu, hukuman lain yang dijatuhkan dalam perkara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) akan dijalankan.
Dua perkara korupsi menjadi pangkal sengketa
Najib telah dipenjara sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah menggelapkan RM42 juta dari SRC International, yang sebelumnya merupakan anak perusahaan dana investasi negara 1MDB. Dalam perkara itu, ia semula dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta.
Pengampunan kerajaan pada 2024 memangkas hukuman tersebut menjadi enam tahun penjara dan denda RM50 juta. Namun, perkara Najib tidak berhenti di situ. Pada Desember 2025, ia dijatuhi hukuman terpisah selama 15 tahun penjara dalam kasus korupsi dan pencucian uang 1MDB.
Pengadilan memerintahkan hukuman 15 tahun itu mulai dijalankan setelah Najib menyelesaikan hukuman dalam perkara SRC International. Najib mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.
Karena itu, klarifikasi pengadilan yang diminta AGC menjadi penting. Jika hukuman SRC dinyatakan masih berjalan, skema tahanan rumah berlaku sampai masa hukumannya selesai. Sebaliknya, jika hukuman itu dianggap telah berakhir secara hukum, hukuman 15 tahun dalam kasus 1MDB berpotensi langsung berlaku.
Peringatan istana menekan koalisi Anwar
Dalam pernyataan yang dikutip The Straits Times, istana menyebut keputusan pengampunan itu “jelas, tegas, dan tidak ambigu” serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus Najib lainnya. Istana juga memperingatkan bahwa mempertanyakan keputusan tersebut dapat mengarah pada tindakan menentang titah Yang di-Pertuan Agong. Pelaksanaannya, menurut istana, tidak boleh menyisakan kebingungan atau ketidakpastian berkepanjangan.
Peringatan itu menempatkan pemerintah Anwar dalam posisi sulit. UMNO, yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah, mendesak agar pengampunan segera dilaksanakan. Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki mengatakan dekrit Raja dapat mengindikasikan adanya pembangkangan terhadap kerajaan.
UMNO juga meminta tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap menghalangi keputusan tersebut. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh menyatakan sayap pemuda partainya akan membuat laporan polisi untuk menyelidiki penundaan pemindahan Najib.
Di sisi lain, Partai Aksi Demokratik (DAP), mitra UMNO dalam koalisi, memiliki sikap berbeda. Sekretaris Jenderal DAP Anthony Loke sebelumnya berjanji mundur dari jabatan Menteri Transportasi jika Najib kembali menjalani tahanan rumah. Anwar sendiri secara terbuka menyatakan tidak setuju dengan keputusan UMNO membayar denda Najib.
Persoalan berikutnya bergantung pada kepastian hukum mengenai hubungan antara pengampunan, pembayaran denda, dan hukuman 1MDB. Keputusan pengadilan akan menentukan status penahanan Najib, sementara perbedaan sikap di antara para anggota koalisi membuat perkara ini terus menjadi ujian bagi pemerintahan Anwar dan hubungan istana dengan pemerintah.

