Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka program pembebasan denda pajak daerah mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027. Wajib pajak yang memiliki tunggakan dapat melunasi pokok pajak tanpa membayar denda keterlambatan, sesuai jenis pajak dan periode tunggakan yang ditetapkan.
Kebijakan yang dijalankan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo itu ditujukan untuk memberi ruang bagi masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Pemkab berharap penghapusan denda juga mendorong kepatuhan warga sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyebut program tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia mengajak warga menggunakan masa pembebasan denda untuk membereskan tunggakan, bukan menunda pembayaran sampai program berakhir.
“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” ujar Subandi.
Jenis pajak yang mendapat pembebasan denda
Pembebasan denda mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai masa pajak tahun 2026. Artinya, untuk dua jenis pajak tersebut, program berlaku hingga periode yang disebutkan pemerintah daerah.
Keringanan juga diberikan terhadap Pajak Daerah Lain (PDL). Jenis pajak ini meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk pajak atas makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Namun, periode tunggakan untuk PDL memiliki ketentuan tersendiri. Pembebasan denda berlaku untuk tunggakan sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan masa pajak Januari hingga September 2026. Karena itu, wajib pajak perlu memastikan jenis pajak dan masa tunggakan yang akan dibayarkan sesuai cakupan program.
Pajak daerah untuk pembangunan Sidoarjo
Subandi menegaskan, pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program pemerintah kabupaten. Penerimaan tersebut mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, serta program kesejahteraan lainnya.
Menurut dia, kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak akan kembali dalam bentuk pembangunan dan perbaikan fasilitas umum. Pemkab menyebut pemerataan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan optimalisasi fasilitas pendidikan sebagai sejumlah bidang yang didukung penerimaan daerah.
“Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan,” tutur Subandi.
Ia berharap pembebasan denda dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepatuhan dan semangat gotong royong antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pelunasan pokok pajak, menurutnya, membantu warga menyelesaikan kewajibannya sekaligus menopang pembiayaan pembangunan kabupaten.
Pembayaran bisa melalui kanal digital dan layanan lain
Untuk memudahkan pembayaran, Pemkab Sidoarjo menyediakan sejumlah kanal yang dapat digunakan wajib pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan perbankan, gerai ritel modern, serta kanal digital melalui QRIS dan virtual account.
Warga yang membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan program dapat mengakses laman informasi BPPD Kabupaten Sidoarjo melalui tautan bit.ly/BPPDKabSidoarjo. Informasi juga dapat diperoleh dengan memindai kode QR yang disediakan.
Program ini memberi kesempatan bagi pemilik tunggakan untuk menyelesaikan pokok pajak tanpa tambahan denda, dengan cakupan masa pajak yang berbeda untuk PBB-P2, BPHTB, dan PDL. Warga dapat memeriksa ketentuan yang berlaku lebih dahulu, lalu memilih kanal pembayaran yang tersedia sebelum batas program pada 30 Maret 2027.

