Pengusaha tambang Samin Tan didakwa merugikan keuangan negara Rp 17,7 triliun dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Jaksa menyebut kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara tetap berjalan setelah izin perusahaan tersebut diakhiri.
Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 5 November 2026. Nilai kerugian yang disebut jaksa mencapai Rp 17.745.627.652.570,30, atau sekitar Rp 17,7 triliun.
Angka tersebut masih merupakan uraian dalam dakwaan, bukan putusan pengadilan. Jaksa mendasarkan perhitungannya pada hasil audit perkara dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT.
Aktivitas tambang disebut berlanjut setelah izin berakhir
Menurut jaksa, Samin Tan tetap menjalankan aktivitas pertambangan di wilayah PT AKT meski Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan itu telah diakhiri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pengakhiran tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017 pada 19 Oktober 2017.
Jaksa menyatakan kegiatan yang dipersoalkan mencakup penambangan, pengangkutan, hingga penjualan batu bara. Perbuatan itu disebut berlangsung pada rentang 2017 sampai 2025, setelah berakhirnya PKP2B PT AKT.
Dalam penghitungan yang diuraikan di persidangan, nilai hasil tambang selama periode tersebut dikurangi pembayaran royalti atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pajak atas penjualan batu bara. Dari perhitungan itu, jaksa menyebut kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp 17,7 triliun.
Pengakhiran PKP2B, menurut keterangan dalam dakwaan, dilakukan setelah PT AKT mendapat dua kali teguran tertulis terkait kelalaian atau wanprestasi. Jaksa menyatakan perusahaan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam perjanjian.
Jaksa uraikan pihak yang diduga menerima keuntungan
Jaksa menduga kegiatan tersebut tidak hanya menguntungkan Samin Tan. Dalam dakwaan, ia disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner yang mengendalikan kegiatan pertambangan PT AKT pada periode 2017 hingga 2025.
Jaksa menyebut Samin Tan memperoleh keuntungan sekitar Rp 17,7 triliun melalui sejumlah perusahaan. Sumber dakwaan juga menyebut ia merupakan pemilik manfaat dari sembilan perusahaan induk di bidang pertambangan.
Pihak lain yang disebut menerima keuntungan adalah 13 orang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Rangga Ilung. Nilai yang disebut jaksa untuk kelompok tersebut sekitar Rp 3,9 miliar.
Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama, Muhammad Juni Eka Wardhana, juga disebut memperoleh keuntungan Rp 170 miliar. Jaksa mendalilkan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Dalam uraian perkara, jaksa juga menyebut adanya penggunaan dokumen perizinan dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik perusahaan lain. Dokumen itu, menurut dakwaan, digunakan untuk menyamarkan asal-usul batu bara yang ditambang dari wilayah PT AKT setelah PKP2B-nya diakhiri.
Perkara berlanjut ke pemeriksaan di pengadilan
Jaksa turut menguraikan dugaan bahwa Samin Tan kembali memerintahkan produksi batu bara pada akhir 2021. Nama Bagus Jaya Wardhana disebut dalam dakwaan terkait perintah tersebut. Seluruh uraian itu merupakan tuduhan jaksa yang akan diuji melalui proses persidangan.
Selain Samin Tan, jaksa membacakan dakwaan terhadap empat terdakwa lain dalam perkara yang sama, yakni Muhammad Juni Eka Wardhana, Helmi Zaidan Mauludin, Handry Sulfian, dan AA. Ngr. Bagus Jaya Wardhana. Masing-masing menghadapi proses hukum sesuai perkara yang didaftarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Persidangan akan menjadi ruang bagi jaksa untuk membuktikan rangkaian dugaan tersebut, sementara para terdakwa berhak mengajukan pembelaan. Besarnya nilai kerugian yang didakwakan membuat pembuktian mengenai aktivitas tambang, alur penjualan, penggunaan dokumen, serta pihak yang menerima keuntungan akan menjadi bagian penting dalam proses hukum berikutnya.

