Polda Jawa Tengah menetapkan 61 orang sebagai tersangka dalam 46 perkara dugaan penyelewengan BBM bersubsidi yang diungkap selama 14 Oktober hingga 13 November 2026. Polisi menyita lebih dari 63 ribu liter solar dan Pertalite, serta mengungkap beragam cara pelaku untuk membeli BBM berulang kali, menampungnya, lalu menjual kembali.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan mengatakan pengungkapan itu mencakup perkara di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Wilayah yang tidak disebut dalam pengungkapan tersebut adalah Demak, Purworejo, dan Solo.
Dalam keterangan yang disampaikan di Semarang, Roy menyebut barang bukti BBM mencapai 63.219 liter, terdiri atas solar dan Pertalite. Adapun jumlah kendaraan yang disita tercatat berbeda dalam laporan media: detik.com menyebut 51 kendaraan, sementara JPNN mencatat 67 unit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat atau lebih.
Modus pembelian berulang di sejumlah SPBU
Para tersangka diduga membeli BBM bersubsidi secara berulang di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). BBM itu kemudian ditampung untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan. Pembelian berpindah-pindah SPBU juga membuat pelaku dapat mengumpulkan BBM dalam jumlah lebih besar.
Salah satu cara yang ditemukan penyidik adalah menggunakan QR Code MyPertamina atau nomor polisi kendaraan yang berbeda. Dengan identitas kendaraan yang berganti, pelaku berupaya menghindari pembatasan saat melakukan transaksi. Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah dan DIY, Fanda Chrismianto, mengatakan transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU dapat dipantau dan tercatat.
“Mereka bisa pindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain untuk ngangsu istilahnya,” kata Fanda.
Menurut Fanda, pelaku memanfaatkan QR Code atau nomor polisi yang diganti-ganti untuk melakukan pembelian di lokasi berbeda. Ia meminta masyarakat melaporkan pembelian BBM subsidi yang dinilai tidak wajar kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan Pertamina 135. Laporan itu, kata dia, dapat menjadi dasar untuk memblokir nomor polisi yang terindikasi merugikan masyarakat.
Tangki dimodifikasi, BBM dipindah ke wadah lain
Polisi juga menemukan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi agar mampu menampung BBM lebih banyak. Setelah dibeli, BBM dapat dipindahkan dari tangki kendaraan ke jeriken, drum, atau tempat penampungan lain sebelum dijual kembali.
Modus lain adalah menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Surat yang semestinya digunakan untuk membeli BBM bagi kepentingan tertentu itu diduga dimanfaatkan untuk mengumpulkan BBM dan menjualnya kembali. Penyidik juga menemukan praktik pencampuran solar bersubsidi dengan minyak olahan untuk diperjualbelikan.
Roy menyatakan penyidik akan terus mengembangkan perkara, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menikmati hasil penyelewengan. Jika BBM hasil penyalahgunaan digunakan oleh sektor industri, perusahaan yang memakainya juga dapat dikenai sanksi, menurut Kapolda.
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.
Enam perkara LPG bersubsidi turut diungkap
Di luar 46 perkara BBM, Polda Jateng juga mencatat enam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi dalam periode yang sama. Dalam perkara LPG tersebut, polisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Pengungkapan ini menunjukkan penanganan polisi mencakup lebih dari satu jenis energi bersubsidi, meski rincian modus LPG tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
Roy menyebut penyalahgunaan BBM subsidi merugikan masyarakat. Pengembangan perkara berikutnya akan menjadi penting untuk menelusuri jalur penjualan kembali dan pihak yang menerima manfaat, sementara laporan warga dapat membantu mendeteksi transaksi yang tidak wajar di SPBU.

