Pajak Digital Diperluas, QRIS dan Transfer Tak Otomatis Kena PPN

Pemerintah memperluas pemungutan pajak digital atas transaksi luar negeri mulai Senin, 9 November 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan kebijakan ini bukan pajak baru dan tidak membuat semua transaksi, termasuk pembayaran dengan QRIS atau transfer uang, otomatis dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perluasan tersebut dijalankan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem ini mengatur pemungutan PPN atas transaksi digital tertentu yang memang memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Karena itu, masyarakat tetap perlu membedakan antara transaksi digital yang menjadi objek PPN dan aktivitas pembayaran atau pengiriman uang sehari-hari.

Transaksi digital luar negeri yang menjadi sasaran

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan SPP-TDLN ditujukan untuk menata pemungutan PPN agar lebih tertib, adil, dan berbasis teknologi. Pemerintah juga ingin menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha digital dalam negeri dan luar negeri.

Objek pemungutannya adalah barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan konsumen di Indonesia, sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan. Contohnya dapat mencakup pembelian perangkat lunak dan aplikasi, layanan komputasi awan, langganan streaming, layanan berbasis kecerdasan buatan, serta permainan daring atau pembelian konten gim dari penyedia luar negeri.

Namun, tidak setiap transaksi dengan perusahaan asing otomatis terkena PPN melalui sistem ini. Kriteria objek pajak tetap menjadi dasar pemungutan. Kebijakan tersebut juga tidak mengubah tarif PPN, menurut penjelasan DJP yang dikutip dalam pemberitaan mengenai penerapan SPP-TDLN.

“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” kata Inge.

QRIS dan transfer pribadi tidak otomatis dipajaki

Kekhawatiran bahwa setiap transaksi nontunai akan terkena pajak tidak sesuai dengan penjelasan DJP. Pembayaran makanan di restoran, kopi di kafe, atau belanja di pusat perbelanjaan dalam negeri menggunakan QRIS bukan objek PPN baru melalui SPP-TDLN.

Begitu pula dengan transfer dana pribadi melalui bank maupun dompet digital. Pengiriman uang kepada keluarga dan remitansi dari luar negeri tidak otomatis dikenai PPN atas seluruh nominal yang dikirimkan. Sistem ini, kata DJP, tidak dirancang untuk memungut PPN dari aktivitas transfer dana personal atau kiriman uang masyarakat.

Meski demikian, ada perbedaan antara nilai uang yang dikirim dan biaya jasa yang dikenakan penyedia layanan. Biaya administrasi, komisi, atau imbalan atas jasa fintech tertentu dapat dikenai PPN sesuai ketentuan, termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022. Jadi, bila ada pungutan atas biaya layanan, hal itu tidak berarti seluruh uang yang ditransfer menjadi objek pajak.

PPN tidak dipungut dua kali

DJP menyatakan rancangan SPP-TDLN juga memperhitungkan transaksi yang sebelumnya telah dipungut PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Jika pajak atas transaksi digital yang sama sudah dipungut oleh pelaku PMSE yang ditunjuk pemerintah, PPN tidak akan ditagihkan kembali melalui SPP-TDLN.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pemungutan berganda. Dari sisi konsumen, mekanisme ini diharapkan menyederhanakan administrasi karena masyarakat tidak perlu menyetor dan melaporkan sendiri PPN atas layanan digital luar negeri yang memang seharusnya dipungut.

Sebelum perluasan diterapkan, SPP-TDLN melewati pengujian di lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Tahap itu dilakukan untuk memeriksa kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi pihak-pihak yang terlibat.

Enam lembaga ditunjuk pada tahap awal

Pada tahap awal, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer sejak 25 September 2026. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

DJP menyebut calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi. Informasi mengenai penunjukan baru akan disampaikan melalui kanal resmi setelah tahapan persiapannya selesai.

Bagi pengguna layanan digital, langkah paling penting adalah memeriksa jenis transaksi dan rincian biaya pada tagihan. Perluasan pemungutan ini menyasar transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan, bukan setiap aktivitas membayar, berbelanja, atau mengirim uang secara elektronik.

Lintaspublik