Pemerintah Kabupaten Lamongan belum menentukan langkah terhadap Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Angely Emitasari, setelah muncul kabar dugaan penggerebekan di sebuah hotel di Kota Batu. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan pemerintah daerah akan menunggu proses hukum dan laporan resmi sebelum mengambil keputusan.
Yuhronur menyampaikan, dirinya telah menerima laporan mengenai persoalan yang menyeret kepala desa tersebut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan. Namun, laporan itu belum menjadi dasar bagi Pemkab untuk menjatuhkan tindakan terhadap Angely.
“Ya, jadi saya sudah mendapatkan laporan, khususnya dari Kepala Dinas PMD tentang kasus Bu Kades ini. Kami akan terus menghormati proses hukum yang sedang berlaku,” kata Yuhronur, Kamis (12/11/2026).
Pemkab Lamongan menunggu kejelasan kasus
Menurut Yuhronur, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru mengambil sikap sebelum perkara tersebut mendapat kejelasan. Hasil akhir proses hukum dan laporan yang dapat dipastikan kebenarannya akan menjadi bahan pertimbangan Pemkab Lamongan.
Ia menegaskan, langkah pemerintah daerah baru akan ditentukan setelah seluruh persoalan dinyatakan jelas. Dengan demikian, belum ada keputusan mengenai kemungkinan tindakan administratif terhadap kepala desa yang bersangkutan.
“Kami akan menunggu sampai selesainya semuanya, clear, dan kita mendapatkan laporan yang jelas. Baru kita akan menentukan tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan, khususnya Pemerintah Daerah sebagai pembina para kepala desa,” ujar Yuhronur.
Pernyataan itu menempatkan proses hukum sebagai rujukan sebelum Pemkab menggunakan kewenangannya sebagai pembina pemerintahan desa. Pemerintah daerah, kata Yuhronur, masih menanti kejelasan penanganan perkara sebelum memutuskan langkah lanjutan.
Kabar yang menjadi perhatian tersebut menyebut Angely diduga digerebek bersama seorang anggota polisi yang menjabat Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya, di sebuah hotel di Kota Batu. Informasi itu masih berkaitan dengan dugaan kasus yang prosesnya menjadi perhatian publik.
Bupati ingatkan tanggung jawab moral pejabat
Di luar penantian terhadap proses hukum, Yuhronur juga menyoroti tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan publik. Ia mengingatkan bahwa kepala desa bukan hanya menjalankan urusan pemerintahan, tetapi juga menjadi sosok yang dipandang sebagai teladan oleh masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap dugaan kasus yang melibatkan kepala desa. Yuhronur berharap peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pejabat publik agar menjaga integritas dan perilaku, baik ketika menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadi.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Seorang pemimpin, khususnya di desa, juga menjadi teladan bagi kita semua. Aspek moral ini menjadi pertimbangan dan perhatian kita semua bagi para pejabat publik,” tandasnya.
Penekanan pada aspek moral itu tidak mengubah sikap Pemkab yang tetap menunggu hasil penanganan perkara. Yuhronur menyatakan pemerintah daerah akan mempertimbangkan persoalan tersebut setelah memperoleh kejelasan dan laporan yang resmi.
Keputusan administratif menunggu laporan resmi
Untuk saat ini, belum ada keterangan mengenai keputusan administratif yang akan dijatuhkan kepada Angely. Pemkab Lamongan masih menunggu proses hukum selesai dan memastikan informasi yang diterima cukup jelas sebagai landasan menentukan kebijakan.
Sikap menunggu tersebut membuat hasil penanganan hukum menjadi penentu penting bagi langkah pemerintah daerah berikutnya. Perkembangan kasus ini akan menjadi perhatian, terutama terkait bagaimana Pemkab menjalankan perannya sebagai pembina para kepala desa tanpa mendahului proses yang sedang berlangsung.

