Israel Katz: Netanyahu Tak Perlu Izin Oposisi untuk Serang

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu tidak perlu meminta persetujuan oposisi untuk memerintahkan operasi militer, termasuk kemungkinan serangan terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan saat oposisi memperingatkan bahwa keputusan penggunaan kekuatan harus diawasi parlemen, setelah pemerintahan Netanyahu kehilangan mayoritas menyusul kemunduran dalam pemilu.

Dalam pernyataan di media sosial X, Katz menyebut keamanan Israel tidak dapat menunggu proses politik yang sedang berlangsung. Ia mengatakan pemerintah telah menunjukkan ketegasan sekaligus pertimbangan dalam menangani Iran, dan akan melanjutkan kebijakan itu sesuai dengan tuntutan situasi.

Penegasan tersebut muncul di tengah kekhawatiran oposisi atas kemungkinan Netanyahu kembali melancarkan serangan ke Iran. Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot meminta Netanyahu menahan diri, sementara sejumlah laporan menyebut rencana serangan itu mendapat penolakan dari sebagian pemimpin keamanan Israel.

Katz tegaskan kewenangan memerintahkan operasi militer

Katz, yang juga berstatus Menteri Pertahanan sementara, menyatakan pemerintah tidak membutuhkan persetujuan pihak oposisi ataupun otoritas hukum untuk mengarahkan Angkatan Bersenjata Israel (IDF). Ia merinci sejumlah operasi yang menurutnya dapat dijalankan tanpa menunggu persetujuan tersebut.

“Kami tidak memerlukan persetujuan dari pihak oposisi atau otoritas hukum mana pun untuk mengarahkan IDF dalam melakukan operasi pembunuhan terarah di Gaza, operasi defensif dan ofensif di Lebanon, menjaga zona keamanan di Suriah demi melindungi komunitas Golan, membersihkan lingkungan yang menjadi sarang teroris di Hebron,” kata Katz.

Ia juga menyebut operasi ofensif terhadap terorisme di Yudea dan Samaria, istilah yang digunakan Israel untuk menyebut Tepi Barat. Pernyataan Katz mencakup berbagai wilayah dan bentuk operasi, dari tindakan di Gaza dan Lebanon hingga penjagaan zona keamanan di Suriah.

Soal Iran, Katz tidak mengumumkan bahwa serangan baru telah diputuskan. Ia mengatakan Israel telah bertindak dengan tegas dan penuh pertimbangan dalam koordinasi dengan IDF. Menurut dia, pendekatan itu akan berlanjut mengikuti perkembangan keadaan.

“Keamanan Israel tidak akan ditunda dan tidak menunggu proses politik yang sedang berlangsung secara paralel,” tegas Katz.

Oposisi minta pengawasan atas keputusan menyerang Iran

Pernyataan Katz disampaikan setelah Eisenkot memperingatkan Netanyahu agar tidak menggunakan kekuatan militer tanpa adanya ancaman langsung dan mendesak. Eisenkot menilai tindakan semacam itu dapat membawa konsekuensi serius bagi demokrasi Israel dan kepercayaan warga.

Eisenkot telah ditugaskan Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru. Pekan itu, ia juga menggelar pembicaraan selama dua jam dengan Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu mengeluhkan bahwa dirinya tidak diajak berkonsultasi.

Namun, pernyataan bersama setelah pertemuan menyebut Netanyahu dan penasihat militernya telah memberikan penjelasan kepada Eisenkot mengenai tantangan keamanan dan diplomatik yang sedang dihadapi Israel. Keduanya juga sepakat untuk tetap menjalin komunikasi.

Eisenkot turut meminta Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara turun tangan. Ia meminta jaksa agung mewajibkan Netanyahu memberikan penjelasan kepadanya, menyusul laporan mengenai upaya untuk menyerang Iran meski ada penentangan dari jajaran pemimpin keamanan Israel.

Lieberman soroti peran parlemen dan badan keamanan

Peringatan kepada Netanyahu juga datang dari Avigdor Lieberman, yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Parlemen untuk Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Lieberman merupakan bagian dari blok politik yang dipimpin Eisenkot dan dikenal sebagai pengkritik vokal Netanyahu.

“Saya memperingatkan Anda: pemerintahan sementara tidak diperbolehkan mengambil keputusan yang dapat menyeret Israel ke dalam perang tanpa pengawasan parlemen dan tanpa persetujuan penuh dari seluruh badan keamanan,” kata Lieberman.

Perbedaan pernyataan antara pemerintah sementara dan oposisi menempatkan rencana terkait Iran dalam sorotan politik. Di satu sisi, Katz menekankan bahwa keamanan tidak dapat menunggu proses politik. Di sisi lain, Eisenkot dan Lieberman meminta keputusan yang berisiko membawa Israel ke perang tetap berada di bawah pengawasan lembaga negara.

Belum ada pengumuman dalam pernyataan Katz mengenai waktu ataupun keputusan final untuk melancarkan serangan baru ke Iran. Persoalan yang kini mengemuka adalah bagaimana Israel akan menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan tuntutan pengawasan parlemen, terutama ketika pembentukan pemerintahan baru masih berlangsung.

Lintaspublik