Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi jalur yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa biaya. Program kerja sama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini mencakup pendataan bidang tanah hingga penerbitan sertifikat.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyebut warga perlu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan dan riwayat tanah. Bagi pemilik tanah yang masih memegang girik, penelusuran riwayat dokumen menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum proses berjalan.
Dokumen awal untuk mengikuti PTSL
Dokumen yang disebutkan dalam penjelasan Kementerian ATR/BPN antara lain bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta surat keterangan riwayat tanah, misalnya girik. Dokumen riwayat perlu menunjukkan asal-usul kepemilikan secara runtut. Abeng mencontohkan, untuk tanah dengan girik, riwayatnya perlu ditelusuri hingga periode 1960-an.
Penelusuran tersebut dapat menjadi tantangan bagi warga yang menyimpan girik selama puluhan tahun tetapi belum memiliki sertifikat. Karena itu, pemerintah menyatakan akan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam merapikan riwayat tanah. Penjelasan yang tersedia tidak merinci seluruh dokumen yang wajib diserahkan, sehingga warga sebaiknya meminta daftar persyaratan lengkap kepada lurah atau petugas ATR/BPN di wilayah masing-masing.
Dokumen yang rapi membantu proses pendataan dan pemeriksaan bidang tanah. Warga perlu memastikan informasi dalam bukti yang dimiliki sesuai dengan kondisi serta riwayat tanah yang hendak didaftarkan. PTSL bukan sekadar mengisi formulir; data kepemilikan juga perlu diperiksa agar sertifikat yang diterbitkan menggambarkan bidang tanah secara tepat.
Gunakan Sentuh Tanahku dan fitur Swaplotting
Setelah dokumen dikumpulkan, warga dapat mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku yang disediakan Kementerian ATR/BPN. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pertanahan secara digital. Salah satu fitur yang disarankan untuk digunakan dalam proses pendataan adalah Swaplotting.
Swaplotting membantu pemetaan bidang tanah yang belum masuk ke dalam sistem digital Kementerian ATR/BPN. Pengguna dapat mencari fitur tersebut, lalu mengisi data yang diminta. Informasi melalui aplikasi ini diharapkan memudahkan lurah dan petugas ATR/BPN ketika mendata bidang tanah di wilayahnya.
Penggunaan aplikasi merupakan bagian dari proses pendataan, bukan pengganti seluruh tahapan pengurusan. Abeng menegaskan pendataan tetap membutuhkan keterlibatan pemerintah setempat. Ia menyebut lurah akan mengawal proses karena Kementerian ATR/BPN tidak dapat bekerja sendiri dalam menjangkau dan mencatat bidang tanah warga.
Tahapan berikutnya: batas tanah hingga pengumuman data
Sesudah pengumpulan dokumen dan pendataan, proses PTSL berlanjut dengan pemasangan tanda batas tanah. Tanda batas diperlukan agar bidang yang didaftarkan dapat dikenali di lapangan. Warga perlu mengikuti arahan petugas dalam tahap ini, terutama untuk memastikan batas bidang yang ditunjukkan sesuai dengan tanah yang akan disertifikatkan.
Tahap berikutnya mencakup pengurusan dokumen dan pengumuman data. Pengumuman tersebut berfungsi memberi kesempatan untuk memastikan informasi yang akan tercantum pada SHM sudah sesuai. Rangkaian ini menjadi penting karena sertifikat harus memuat keterangan yang tepat mengenai tanah dan pemiliknya.
Abeng menyampaikan bahwa pendataan untuk 2026 kemungkinan tidak sempat dilakukan, sehingga anggarannya direncanakan pada 2027. Meski demikian, ia mengatakan proses akan dikawal lurah bersama pihak terkait. Pernyataan itu menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan bergantung pada kesiapan pendataan dan anggaran, bukan hanya pada pengisian data oleh warga.
Bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat melalui PTSL, langkah awal yang bisa dilakukan adalah merapikan bukti pembayaran PBB dan dokumen riwayat tanah, kemudian mencari informasi persyaratan lengkap kepada aparat setempat. Dengan menyiapkan data sejak awal dan mengikuti tahapan yang ditetapkan, warga dapat membantu proses pendataan berjalan lebih tertib sekaligus memperjelas status kepemilikan tanahnya.

