Bupati Bekasi Minta Seluruh Jalan Rusak Didata

Banyaknya aduan warga mengenai jalan rusak mendorong Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta seluruh ruas jalan kabupaten didata secara menyeluruh. Pendataan jalan di Kabupaten Bekasi itu akan menjadi dasar pemerintah daerah untuk menentukan prioritas perbaikan berdasarkan kondisi di lapangan.

Asep menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) berkoordinasi dengan kecamatan serta desa. Pemerintah ingin memperoleh gambaran kondisi jalan di setiap wilayah, termasuk panjang ruas yang masih baik maupun yang mengalami kerusakan.

Pemetaan jalan mencakup empat tingkat kondisi

Dalam pendataan tersebut, kondisi jalan diminta dikelompokkan menjadi empat kategori: baik, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Setiap kategori perlu disertai informasi panjang jalan agar tingkat kerusakan dapat dilihat secara lebih terukur.

“Saya ingin tahu jalan yang bagus berapa kilometer, yang rusak berat berapa, rusak sedang berapa, dan rusak ringan berapa,” ujar Asep, Senin (2/11).

Permintaan itu menempatkan inventarisasi sebagai tahap awal sebelum pemerintah menetapkan ruas yang akan ditangani. Dengan mengetahui sebaran serta tingkat kerusakan, pemerintah daerah dapat menyusun gambaran kebutuhan secara lebih lengkap, bukan hanya melihat satu aduan atau satu titik jalan secara terpisah.

Pengelompokan kondisi juga memberi pembeda antara kerusakan yang memerlukan perhatian besar dan kerusakan yang tingkatnya lebih ringan. Namun, bahan pendataan yang diminta tidak hanya berupa label kondisi. Panjang jalan pada setiap kategori juga perlu dicatat, sehingga informasi yang dihimpun bisa menunjukkan cakupan persoalan di masing-masing wilayah.

Koordinasi kecamatan dan desa diminta berjalan

Asep meminta SDABMBK berkoordinasi dengan camat dan pemerintah desa dalam proses pemetaan. Menurut dia, kerja sama antarpihak diperlukan agar pendataan mencakup kondisi jalan di wilayah masing-masing dan tidak hanya bertumpu pada laporan yang telah masuk.

“Itu harus dikoordinasikan antara camat dengan dinas terkait,” kata Asep.

Ia juga mengingatkan agar kondisi infrastruktur diperiksa secara akurat di lapangan. Artinya, aduan masyarakat tetap menjadi perhatian, tetapi pemerintah daerah perlu melengkapinya dengan pendataan yang dapat menggambarkan keadaan ruas jalan secara lebih menyeluruh.

Langkah tersebut penting dalam konteks penentuan prioritas. Tanpa data yang mencakup kondisi dan panjang ruas, pemerintah akan lebih sulit memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan penanganan. Sebaliknya, pemetaan yang disusun bersama perangkat wilayah dapat membantu menunjukkan bagian mana yang perlu mendapat perhatian lebih dahulu.

Belum ada rincian mengenai jadwal penyelesaian pendataan maupun ruas yang akan menjadi prioritas perbaikan. Instruksi yang disampaikan Asep saat ini berfokus pada pengumpulan informasi dan koordinasi antara dinas, kecamatan, serta desa.

Kondisi sekolah juga diminta masuk pendataan

Di luar jalan, Asep meminta perangkat daerah terkait segera mendata kondisi sekolah secara menyeluruh. Pendataan itu ditujukan untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan lebih terperinci.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin menghimpun informasi kebutuhan infrastruktur sekaligus di dua bidang, yakni jalan dan pendidikan. Untuk sekolah, pendataan diharapkan memberi gambaran mengenai sarana maupun prasarana yang diperlukan. Sementara untuk jalan, perhatian diarahkan pada panjang ruas dan tingkat kerusakannya.

Rincian kebutuhan menjadi penting agar gambaran kondisi yang dimiliki pemerintah tidak berhenti pada laporan umum. Pemerintah daerah perlu mengetahui apa yang harus ditangani dan di mana kebutuhan itu berada sebelum menentukan langkah berikutnya. Dalam hal jalan, data kondisi per kategori dan panjang ruas menjadi unsur utama yang diminta Asep.

Proses pendataan kini menjadi pekerjaan awal bagi dinas dan perangkat wilayah. Akurasi hasilnya akan menentukan seberapa jelas pemerintah melihat masalah yang dilaporkan warga, sekaligus membantu menyusun prioritas penanganan. Warga pun dapat mengikuti perkembangan pemetaan tersebut sebagai langkah pertama menuju perbaikan infrastruktur yang lebih terarah.

Lintaspublik