Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut program tersebut telah menjangkau 58,2 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Besarnya realisasi belanja itu berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah menyatakan perbaikan diperlukan untuk meningkatkan pengawasan, memastikan penerima sesuai sasaran, serta menjaga keamanan dan mutu pelaksanaan program.
Realisasi anggaran MBG dan jangkauan program
Angka Rp 173,21 triliun merupakan realisasi belanja negara untuk MBG sampai akhir Oktober, bukan angka anggaran yang baru disiapkan untuk periode tersebut. Suahasil menyampaikan nilai itu dalam pemaparan perkembangan APBN. Rincian mengenai penggunaan dana per jenis belanja tidak disampaikan dalam keterangan yang tersedia.
Dalam periode yang sama, cakupan program tercatat mencapai 58,2 juta penerima. Pelayanan diberikan melalui 27.485 SPPG, unit yang menjadi bagian penting dalam penyediaan layanan pemenuhan gizi. Jumlah penerima dan jaringan layanan itu memberi gambaran mengenai skala pelaksanaan MBG, tetapi belum merinci sebaran penerima maupun capaian masing-masing unit.
Suahasil mengatakan manajemen baru BGN mulai melakukan reformasi sejak Juli 2026. Langkah yang disebut mencakup perbaikan tata kelola program serta pengelolaan dan pengawasan SPPG. Pemeriksaan langsung di lapangan juga diperketat untuk mengecek ketepatan sasaran penerima manfaat.
Dengan pembenahan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat proses pelaksanaan di tengah jangkauan program yang luas. Namun, angka realisasi dan jumlah penerima yang disampaikan dalam konferensi pers belum disertai uraian tentang rincian biaya atau hasil evaluasi terukur atas setiap perubahan tata kelola.
BGN aktifkan layanan di daerah 3T dan wilayah stunting
Bagian lain dari reformasi adalah memperluas layanan ke wilayah yang menjadi prioritas. BGN disebut telah mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Langkah ini menambah perhatian pada daerah yang menjadi sasaran perluasan layanan MBG.
Pemerintah juga menyebut aspek keamanan sebagai perhatian dalam pembenahan. Salah satu langkah yang dijelaskan Suahasil adalah uji coba penyajian prasmanan di sekolah. Keterangan tersebut tidak disertai informasi tentang lokasi, jumlah sekolah yang terlibat, ataupun hasil uji coba.
Dalam pelaksanaan program, rantai pasok lokal dan sumber daya manusia lokal juga digunakan. Menurut Suahasil, berbagai pembaruan itu diharapkan memperbaiki kualitas pelaksanaan MBG. Pernyataan tersebut menempatkan pengawasan, keamanan, ketepatan penerima, dan pemanfaatan kapasitas setempat sebagai bagian dari agenda perbaikan.
“Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” kata Suahasil.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah memandang reformasi tata kelola sebagai pekerjaan yang berjalan bersama perluasan layanan. Pengaktifan SPPG di wilayah prioritas menjadi salah satu langkah yang disampaikan, sementara pemeriksaan lapangan ditujukan untuk menjaga ketepatan sasaran program.
Pengawasan menjadi perhatian pada pelaksanaan berikutnya
Realisasi Rp 173,21 triliun dan jangkauan puluhan juta penerima membuat pengelolaan program menjadi perhatian penting. Pemerintah telah menyampaikan sejumlah langkah pembenahan, tetapi informasi yang tersedia belum memuat rincian penilaian atas dampak reformasi maupun pembagian realisasi anggaran berdasarkan kegiatan.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pelaksanaan pengawasan dan konsistensi perbaikan di lapangan. Kejelasan mengenai capaian layanan, keamanan, serta ketepatan penerima dapat membantu publik memahami bagaimana belanja negara untuk MBG dijalankan. Untuk saat ini, Kementerian Keuangan mencatat realisasi sampai akhir Oktober, sedangkan BGN melanjutkan pembenahan tata kelola dan layanan di wilayah prioritas.

