Silmy Karim Bantah Perintah Pungutan di Imigrasi

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing, Silmy Karim, membantah terlibat dalam pungutan di layanan keimigrasian. Ia menyatakan telah berupaya menghentikan praktik yang disebut sebagai “uang klik” atau “uang loket” setelah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023.

“Saya menghentikan dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada surat edaran pada 2024,” kata Silmy seusai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa.

Silmy juga membantah pernah memerintahkan pemungutan uang dari pemohon izin tinggal. “Tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan setelah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK, Yohannes Sri Windarto, mengungkapkan bahwa pengumpulan uang dari pemohon layanan keimigrasian telah berlangsung sejak sebelum 2018. Yohannes merupakan anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kesaksian soal uang klik sejak 2018

Dalam persidangan, Yohannes mengaku mengumpulkan uang yang disebut “uang klik” atau “uang loket” dari pemohon pada kurun 2018 hingga 2025. Keterangan tersebut menjadi latar bagi bantahan Silmy, yang menyatakan praktik itu bukan kebijakan yang ia dukung.

Silmy mulai menjabat Dirjen Imigrasi pada 2023. Ia mengatakan penghentian dilakukan melalui penerapan Molina dan penerbitan surat edaran pada tahun berikutnya. Dokumen yang dirujuk adalah Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 tertanggal 7 Oktober 2024.

Surat edaran yang ditandatangani Silmy itu menginstruksikan agar seluruh layanan melalui Molina dilaksanakan secara daring tanpa tatap muka. Menurut kuasa hukumnya, sistem daring tersebut merupakan bagian dari upaya kliennya mengubah pengurusan perizinan keimigrasian.

Kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, menyebut praktik pungutan sebagai kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan. Ia menilai keterangan saksi justru menunjukkan Silmy berusaha menghentikannya.

“Jadi, memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu,” ujar Dodi.

Silmy hadapi dakwaan pemerasan dan gratifikasi

Namun, Silmy tetap menghadapi dakwaan dalam perkara tersebut. Jaksa mendakwa dirinya melakukan pemerasan dengan nilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar. Angka-angka itu merupakan bagian dari dakwaan yang sedang diperiksa di pengadilan, bukan putusan bersalah.

Dalam dakwaan, pemerasan diduga dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen, bahkan tidak menerbitkannya, kepada para pemohon. Dokumen yang disebut mencakup Izin Tinggal Kunjungan, termasuk dalam keadaan terpaksa maupun darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Dakwaan juga mencakup perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS). Dengan demikian, perkara ini menyangkut sejumlah jenis layanan izin tinggal, sementara persidangan turut menguji bagaimana pungutan yang diterangkan saksi berlangsung dan apakah praktik itu berkaitan dengan terdakwa.

Silmy didakwa dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah, serta ketentuan KUHP Nasional yang tercantum dalam dakwaan. Ia menyangkal keterlibatan dan menyebut langkah digitalisasi serta surat edaran sebagai bukti upaya penghentian.

Persidangan menguji klaim dan keterangan saksi

Perbedaan antara keterangan saksi, dakwaan jaksa, dan pembelaan Silmy menjadi bagian penting dalam proses persidangan. Satu sisi, Yohannes menyebut pengumpulan uang berlangsung dalam rentang 2018–2025. Di sisi lain, Silmy menegaskan dirinya melawan praktik tersebut setelah memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi.

Keterangan para pihak dan dokumen yang diajukan akan dinilai dalam proses hukum. Hingga perkara diputus, klaim maupun bantahan yang disampaikan di persidangan tetap perlu ditempatkan sesuai statusnya: sebagai keterangan dan pembelaan dalam perkara yang masih berjalan.

Surat edaran 2024 dan penggunaan Molina menjadi bagian dari argumentasi pihak Silmy mengenai perubahan layanan. Persidangan berikutnya akan menentukan bagaimana bukti-bukti tersebut dipertimbangkan bersama dakwaan dan kesaksian yang telah disampaikan.

Lintaspublik