Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada para pendeta atas masih adanya kasus intoleransi di sejumlah daerah. Ia menyampaikan permohonan itu saat membuka Kongres Nasional ke-V Asosiasi Pendeta Indonesia (API) di Grand Serpong Hotel & Resort, Tangerang, Banten, Kamis (8/10/2026).
Dalam sambutannya, Gibran menekankan bahwa kerukunan, toleransi, dan persatuan perlu dijaga bersama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Menurut dia, keberagaman merupakan bagian dari kehidupan bangsa yang harus dirawat oleh seluruh elemen masyarakat.
“Indonesia adalah negara, bangsa yang majemuk. Perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, nilai-nilai toleransi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di tempat Bapak Ibu masih terjadi kasus-kasus intoleransi,” ujar Gibran.
Permohonan maaf tersebut disampaikan di hadapan peserta kongres yang terdiri atas para pendeta. Gibran juga menyatakan pemerintah memiliki perhatian serius terhadap persoalan intoleransi, termasuk dalam menjamin hak setiap warga untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan.
Negara diminta menjamin kebebasan beribadah
Gibran mengatakan kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlindungan terhadap warga yang menjalankan ibadah tidak hanya menjadi pernyataan, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Pemerintah memiliki perhatian serius terkait ini. Negara harus hadir menjamin kemerdekaan warganya dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Ia kemudian menyinggung penanganan persoalan yang terjadi di GKPI Rajeg. Gibran menyebut telah berkomunikasi dengan pendeta, pengurus gereja, serta pemangku kepentingan di daerah untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Menurut Gibran, gereja itu tidak ditutup. Jemaat dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih layak dengan bantuan pemerintah daerah, sehingga mereka tetap dapat menjalankan ibadah secara normal. Ia menggambarkan penanganan tersebut sebagai bagian dari upaya agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
Kasus itu, menurut dia, juga menjadi pengingat bagi para pemangku kepentingan agar tanggap terhadap dinamika di lingkungan masyarakat. Persoalan yang berpotensi memicu intoleransi perlu segera ditangani dan dicarikan jalan keluar sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Gibran minta kepala daerah peka terhadap potensi konflik
Gibran secara khusus mengingatkan kepala daerah, kepala kepolisian daerah, dan panglima komando daerah militer agar peka terhadap kondisi di wilayah masing-masing. Respons yang cepat, menurut dia, diperlukan ketika muncul tanda-tanda ketegangan di tengah masyarakat.
“Saya selalu mengingatkan kepada para pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah, Kapolda, Pangdam, agar peka terhadap kondisi di tengah masyarakat. Jika ada percikan-percikan intoleransi di tengah masyarakat, segera selesaikan, segera dicari solusinya,” tuturnya.
Pesan itu menempatkan pemerintah daerah dan aparat sebagai pihak yang perlu sigap mengenali masalah sekaligus membuka ruang penyelesaian. Gibran tidak merinci bentuk penanganan untuk setiap kasus, tetapi menegaskan pentingnya mencari solusi sejak persoalan mulai muncul.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa upaya menjaga kerukunan bukan semata-mata tugas pemerintah. Para rohaniwan dan masyarakat luas juga memiliki peran dalam membangun hubungan sosial yang harmonis serta menjaga persatuan bangsa.
Kongres API diharapkan memperkuat kerukunan
Kongres Nasional ke-V API diharapkan menjadi ruang konsolidasi bagi para pendeta untuk memperkuat kontribusi mereka dalam kehidupan sosial. Dalam forum tersebut, Gibran mengajak seluruh pihak untuk saling menguatkan, membantu, dan menghargai perbedaan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi atau percaya pada kabar bohong yang berpotensi memecah belah. Pesan itu disampaikan sebagai bagian dari ajakan merawat persatuan di tengah kemajemukan.
Seruan menjaga toleransi, kata Gibran, perlu berjalan beriringan dengan langkah konkret untuk menangani persoalan di daerah. Peran pemerintah, aparat, rohaniwan, dan masyarakat akan menentukan apakah perbedaan dapat terus dikelola secara damai dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui kongres tersebut, para pendeta diharapkan dapat terus terlibat dalam memperkuat kerukunan lintas iman dan budaya. Gibran menegaskan, menjaga kebebasan beribadah dan mencegah intoleransi membutuhkan kepedulian bersama, terutama saat gejala persoalan mulai terlihat di lingkungan masyarakat.

