PTKP 2027 Dikaji, Kemenkeu Soroti Besaran yang Sudah Tinggi

Kementerian Keuangan masih mengkaji usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027. Pemerintah menilai ambang batas PTKP saat ini sudah relatif tinggi dibandingkan upah minimum dan garis kemiskinan, sehingga dampak penyesuaiannya terhadap penerimaan negara perlu dihitung dengan cermat.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Hidayat Amir, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kajian kini dilakukan untuk melihat konsekuensi perubahan batas penghasilan bebas pajak bagi negara maupun masyarakat.

“Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada,” kata Amir dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

PTKP saat ini Rp 4,5 juta per bulan

Menurut Amir, besaran PTKP saat ini mencapai Rp 4,5 juta per bulan. Nilainya lebih tinggi daripada rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2026, yang tercatat Rp 3,522 juta per bulan.

Perbandingan lain yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah garis kemiskinan. Besaran PTKP saat ini disebut sekitar 6,72 kali garis kemiskinan. Amir juga menyatakan ambang batas tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Angka-angka itu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan apakah PTKP perlu disesuaikan secara berkala. Pemerintah tidak hanya menimbang manfaat perubahan bagi masyarakat, tetapi juga konsekuensinya terhadap penerimaan negara.

“Ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya di-adjust period by period. Tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Amir.

Usulan kenaikan PTKP mengemuka sejak 2025

Wacana mengubah ambang batas PTKP sebelumnya juga mencuat pada September 2025. Saat itu, perwakilan buruh bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengusulkan agar PTKP dinaikkan dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Usulan itu menjadi salah satu angka yang muncul dalam perdebatan mengenai batas penghasilan yang seharusnya tidak dikenai pajak.

Namun, angka Rp 7,5 juta tersebut merupakan usulan dari pihak buruh. Keterangan Kemenkeu mengenai kajian yang sedang berjalan belum menyebutkan besaran baru yang akan ditetapkan pemerintah.

Pekerja bergaji UMP jadi perhatian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa kenaikan batas PTKP akan diberlakukan pada 2027. Ia mengatakan penyesuaian itu ditujukan agar pekerja dengan penghasilan setara UMP dapat terbebas dari potongan pajak penghasilan.

“Ini yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026). Ia juga menyebut rencana tersebut belum diterapkan pada Januari tahun berikutnya.

Pernyataan Airlangga mengenai rencana pemberlakuan pada 2027 berjalan beriringan dengan proses kajian Kemenkeu. Pemerintah masih perlu menelaah besaran penyesuaian dan dampaknya sebelum perubahan diterapkan. Dengan demikian, kepastian mengenai nilai PTKP baru belum disampaikan dalam keterangan yang tersedia.

Bagi pekerja, perubahan batas PTKP berpotensi menentukan apakah penghasilan setara upah minimum masih dikenai pajak. Bagi pemerintah, keputusan itu juga berkaitan dengan penerimaan negara. Hasil kajian yang sedang dilakukan akan menjadi penentu arah kebijakan berikutnya, termasuk bagaimana manfaat bagi pekerja diseimbangkan dengan dampak fiskalnya.

Lintaspublik