Hibah Rp25 Miliar Sabilu Taubah Ditolak Pemprov Jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menolak permohonan hibah Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah untuk tahun anggaran 2027. Yayasan yang dipimpin Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam itu disebut mengajukan Rp25 miliar guna membangun kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Kabupaten Blitar.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membenarkan bahwa proposal dari yayasan tersebut masuk ke pemerintah provinsi. Namun, ia tidak menyebutkan nominal pengajuan. Adhy mengatakan semua kalangan berhak mengajukan bantuan, tetapi setiap proposal tetap harus melalui seleksi.

Keputusan Pemprov Jatim, menurut Adhy, adalah tidak mengalokasikan hibah untuk Sabilu Taubah pada 2027. Ia menyebut keterbatasan kas daerah sebagai salah satu pertimbangan, di tengah kebutuhan untuk menentukan bantuan yang dinilai strategis dan berdampak bagi masyarakat.

Alasan Pemprov Jatim menolak hibah Sabilu Taubah

Adhy menjelaskan pemerintah harus rasional dalam mengelola anggaran dan menilai permohonan yang masuk. Pemprov, kata dia, sejak awal memilih bersikap selektif karena ketersediaan anggaran semakin berkurang. Atas dasar itu, proposal Sabilu Taubah tidak masuk dalam alokasi hibah provinsi tahun depan.

“Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan,” kata Adhy saat dikonfirmasi pada Senin (9/11). Ia menegaskan, “Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi.”

Dalam pemberitaan mengenai pengajuan tersebut, nilai permohonan ke Pemprov Jatim disebut sebesar Rp25 miliar. Adhy membenarkan adanya proposal, tetapi tidak mengonfirmasi angka itu secara langsung. Dengan demikian, keputusan yang disampaikan pemerintah provinsi adalah penolakan atas permohonan hibah, sementara nominal pengajuan tersebut berasal dari laporan mengenai proposal yayasan.

Dana yang dimohonkan disebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan wisata religi dan fasilitas edukasi manasik haji terpadu. Lokasi rencana pembangunan berada di yayasan milik Gus Iqdam, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Usulan hibah ke Pemkab Blitar juga dipangkas

Permohonan kepada Pemprov Jatim bukan satu-satunya pengajuan bantuan yang dikaitkan dengan Sabilu Taubah. Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah menyampaikan bahwa pihaknya bersama yayasan tersebut juga mengajukan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk APBD 2027.

Nilai usulan ke pemerintah kabupaten itu sebesar Rp4,7 miliar. Namun, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar memangkasnya menjadi Rp2,3 miliar. Beky menyampaikan pemangkasan itu dilakukan dalam rapat Banggar.

“Jadi ke Pemda mengajukan Rp 4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp 2,3 miliar. Kalau tidak salah seperti itu,” kata Beky.

Menurut keterangan yang disampaikan, pemangkasan usulan hibah kabupaten berkaitan dengan asas keadilan bagi pondok pesantren lain. Angka Rp2,3 miliar itu merupakan hasil pemangkasan atas usulan di tingkat Kabupaten Blitar, bukan nilai bantuan dari Pemprov Jatim. Untuk tingkat provinsi, Adhy memastikan permohonan Sabilu Taubah tidak dipenuhi.

Seleksi hibah dan prioritas anggaran daerah

Dua keputusan tersebut berada dalam proses penganggaran yang berbeda: Pemprov Jatim menolak permohonan hibah, sedangkan di Kabupaten Blitar usulan yang dibahas Banggar dipangkas. Perbedaan hasil itu menunjukkan bahwa nilai permohonan tidak otomatis menjadi nilai bantuan yang disetujui. Masing-masing pemerintah dan lembaga pembahas anggaran mempertimbangkan usulan dalam prosesnya.

Dalam penjelasannya, Adhy menekankan keterbatasan kas daerah serta perlunya memilih program yang berdampak bagi masyarakat. Sementara itu, alasan yang disebut dalam pembahasan di Kabupaten Blitar adalah menjaga keadilan bagi pondok pesantren lain. Tidak ada keterangan bahwa usulan kabupaten sebesar Rp2,3 miliar telah menjadi keputusan akhir pencairan.

Pengajuan hibah untuk APBD 2027 itu masih menjadi bagian dari pembahasan anggaran daerah. Karena itu, nilai usulan, hasil seleksi, dan keputusan alokasi perlu dibedakan dengan jelas. Perkembangan pembahasan berikutnya akan menentukan bagaimana dukungan pemerintah terhadap rencana pembangunan tersebut, sekaligus bagaimana kebutuhan lembaga lain dipertimbangkan.

Lintaspublik