Gatot Nurmantyo Tegur Keras Listyo soal Prabowo

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melontarkan teguran keras kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kuliah umum di Universitas Sangga Buana, Bandung, Kamis, 29 Januari 2026. Gatot menilai pernyataan Listyo yang menolak wacana menempatkan Polri di bawah kementerian tidak pantas disampaikan seorang Kapolri dan mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto tidak diperlakukan seolah-olah hanya boneka.

Rekaman pidato Gatot kembali beredar di media sosial pada awal November 2026. Perhatian publik terhadap pernyataan itu meningkat setelah Listyo, yang saat itu telah berstatus mantan Kapolri dan menjabat Kepala Staf Kepresidenan, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.

Polemik posisi Polri di bawah Presiden

Gatot menanggapi sikap Listyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Senin, 26 Januari 2026. Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Listyo menolak usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus. Ia meminta seluruh jajaran kepolisian mempertahankan posisi institusi yang berada langsung di bawah Presiden.

Listyo bahkan meminta jajarannya memperjuangkan posisi tersebut “sampai di titik darah penghabisan”. Ia juga menyatakan lebih memilih menjadi petani atau dicopot dari jabatan Kapolri ketimbang memimpin Polri apabila institusi itu ditempatkan di bawah kementerian.

Tiga hari kemudian, Gatot mengkritik pilihan kata tersebut. Menurut dia, ungkapan “titik darah penghabisan” merupakan bahasa konflik dan dapat dipandang sebagai tekanan atau intimidasi. Ia menilai pernyataan itu memunculkan persoalan mengenai etika pimpinan institusi negara.

“Ketika Kapolri menyampaikan pernyataan akan bertahan dengan posisi institusinya sampai di titik darah penghabisan dan memerintahkan semua jajarannya, alarm darurat demokrasi berbunyi keras,” kata Gatot.

Gatot juga menyebut sikap Listyo sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan negara. Kritiknya, sebagaimana disampaikan dalam pidato, berpusat pada cara pimpinan kepolisian menyatakan sikap institusional serta kewajiban aparat menghormati otoritas pemerintahan sipil.

Gatot singgung kedudukan Prabowo

Dalam pidato itu, Gatot mengingatkan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kedudukan Prabowo sebagai Presiden dan pengalaman militernya sebelum menjadi kepala negara.

Gatot menyebut Prabowo pernah menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad. Ia lalu menyampaikan kritik langsung kepada Listyo dengan membandingkan rekam jejak tersebut dengan posisinya sebagai Kapolri.

“Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka, yang bisa ditimbang-timbang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya,” ujar Gatot.

Ia melanjutkan, “Saya ingatkan Jenderal Polisi Listyo Sigit, Presiden kita, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto adalah mantan Danjen Kopassus, pasukan khusus, mantan Pangkostrad. Enggak ada apa-apanya kamu, dan dia sekarang presiden sekaligus kepala negara.”

Gatot turut menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Namun, inti kritiknya tetap pada sikap pimpinan kepolisian dalam menyampaikan penolakan dan hubungan institusi Polri dengan otoritas pemerintahan.

Pernyataan kembali viral di tengah penyidikan

Bareskrim Polri mengumumkan penetapan Listyo sebagai tersangka pada 3 November 2026 dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Keterangan awal yang dimuat AFU.id menyebut tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Penyidik menduga salah satu nomor yang menjadi sasaran penyadapan adalah nomor telepon Prabowo, sementara dugaan perbuatan berlangsung pada 2025 hingga 2026.

Dalam laporan berikutnya pada 8 November, jumlah tersangka disebut menjadi empat. Mereka adalah Listyo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Bareskrim juga menyatakan penyadapan diduga dilakukan tanpa prosedur yang semestinya dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Partai Gerindra kemudian meminta penyidikan diperluas untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak pengendali atau keterlibatan asing. Juru bicara partai, Kamrussamad, menilai perkara itu tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga kedaulatan nasional. Ia mendorong penyidikan mendalam dan menyebut pelibatan BAIS serta BIN dapat dipertimbangkan.

Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Karena itu, penetapan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan para pihak. Perkembangan penyidikan akan menentukan bagaimana dugaan penyadapan itu diungkap, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana prosedur yang digunakan.

Lintaspublik