Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada tujuh emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) beserta sejumlah pengurus, penilai, dan auditor. Sanksi berupa denda hingga peringatan tertulis itu berkaitan dengan pelanggaran prosedur transaksi afiliasi dan material, serta penyajian laporan keuangan.
Pengumuman tersebut ditandatangani pada 6 November 2026 dan disampaikan pada 7 November 2026. Tujuh perusahaan yang dikenai sanksi adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).
ASLI dikenai denda terkait penyajian aset
Salah satu sanksi terbesar dijatuhkan kepada ASLI. OJK mengenakan denda Rp1,35 miliar kepada perusahaan itu atas pelanggaran ketentuan penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan regulator menemukan aset material yang keandalan nilainya dan informasi pendukungnya tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen yang tersedia.
Perkara tersebut berkaitan dengan laporan keuangan interim 2024, tahunan 2024, dan interim 2025. OJK menyebut pelanggaran perusahaan terkait Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Tiga anggota direksi ASLI, Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto, dikenai denda tanggung renteng Rp645 juta. Akuntan Publik Arief Prima juga didenda Rp107,5 juta terkait pemeriksaan laporan keuangan tahunan ASLI 2024 dan pelanggaran ketentuan standar audit.
Denda ADHI dan ADCP atas transaksi pinjaman
OJK menjatuhkan denda masing-masing Rp450 juta kepada ADHI dan ADCP. Kedua perusahaan dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam perjanjian pinjaman pemegang saham atau shareholder loan yang berlangsung pada 31 Januari 2025.
Sanksi juga dikenakan kepada penilai yang memberikan pendapat kewajaran atas transaksi tersebut. Toto Suharto didenda Rp65 juta terkait transaksi ADHI, sedangkan Syaiful Hasan dikenai denda dengan nominal yang sama atas perannya dalam transaksi ADCP. Berdasarkan pemeriksaan OJK, pendapat kewajaran diberikan setelah transaksi berlangsung.
WMUU, Kalbe, dan Enseval turut disanksi
WMUU dikenai denda Rp925 juta karena tidak melaksanakan prosedur transaksi material sekaligus transaksi afiliasi terkait penerimaan pinjaman. OJK menyatakan pelanggaran itu berkaitan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c juncto Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2020.
Di Kalbe Group, KLBF dijatuhi denda Rp200 juta dan anak usahanya, EPMT, didenda Rp75 juta. Keduanya dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam jual beli aset antara PT Hale International dan PT Forsta Kalmedic Global.
Rangkaian sanksi tersebut mencakup beragam bentuk pelanggaran, mulai dari prosedur transaksi hingga ketepatan penyajian informasi keuangan. Besaran denda yang berbeda menunjukkan bahwa penindakan OJK dalam perkara ini juga menyasar pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pemeriksaan transaksi dan laporan.
LMAS diperingatkan karena tak menggelar RUPST
Berbeda dengan enam perusahaan lainnya, LMAS menerima peringatan tertulis. OJK menilai perusahaan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2021 hingga 2024.
Direktur Utama LMAS Ibin Bachtiar serta Direktur Itek Bachtiar dan Edwin Lim dikenai denda tanggung renteng Rp712,5 juta. Mereka dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan perusahaan.
Pengumuman sanksi ini menjadi pengingat bagi emiten dan pihak profesional yang mendukung kegiatan pasar modal bahwa kewajiban prosedural dan keterbukaan informasi perlu dijalankan secara cermat. Bagi investor, memahami alasan di balik setiap sanksi dapat membantu menilai risiko tata kelola perusahaan yang sahamnya dimiliki atau sedang dipertimbangkan.

