Pajak Pembalut 11 Persen, Buruh Desak PPN Dihapus

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendesak pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen atas pembalut perempuan. Mereka menilai produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin yang tidak bisa ditunda, sehingga semestinya tidak diperlakukan seperti barang mewah.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan desakan itu dalam konferensi pers daring pada Selasa, 3 November. Menurut dia, pembalut bahkan telah tercatat sebagai salah satu dari 64 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan upah minimum.

“Pembalut wanita adalah kebutuhan primer, seperti beras dan minyak goreng. Itu kebutuhan primer dan bukan barang mewah. Kenapa mesti dikenakan pajak 11 persen? Tinggi sekali,” kata Said.

KSPI menilai PPN pembalut menambah beban rutin

Penolakan KSPI berangkat dari sifat kebutuhan produk tersebut: pengeluaran untuk pembalut datang secara berkala dan tidak mudah dihindari. Said menilai pungutan PPN membuat biaya rutin perempuan bertambah, termasuk bagi buruh yang harus mengatur belanja dengan pendapatan terbatas.

Ia mengaitkan persoalan itu dengan daya beli pekerja. Menurut Said, kenaikan upah secara nominal belum tentu berarti kesejahteraan meningkat apabila harga kebutuhan sehari-hari bergerak lebih cepat. Ia menyebut upah riil buruh terus tertekan karena kenaikan upah masih kalah dibandingkan dengan kenaikan indeks harga konsumen.

“Memang nominalnya naik, tetapi upah kita turun,” ujar Said, merujuk pada kondisi daya beli pekerja.

Atas dasar itu, KSPI dan Partai Buruh meminta tarif PPN pembalut diturunkan menjadi nol persen. Said meminta Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar pembebasan pajak tersebut dapat dipertimbangkan.

Said berpendapat kebijakan itu tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara signifikan, sementara manfaatnya bisa langsung dirasakan dalam pengeluaran rutin perempuan. Namun, dalam keterangan yang disampaikan, ia tidak merinci perkiraan dampak penerimaan negara ataupun mekanisme pelaksanaan pembebasan PPN.

Perbandingan pajak produk menstruasi di sejumlah negara

Dalam menyampaikan argumennya, Said membandingkan kebijakan Indonesia dengan sejumlah negara. Ia mengatakan pembalut dikenai pajak nol persen di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Ia juga menyebut pembalut diberikan gratis di Skotlandia dan Britania Raya sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi alamiah perempuan.

Data Komnas Perempuan yang dicantumkan dalam laporan menunjukkan variasi tarif di beberapa negara lain. Kanada menerapkan tarif nol persen untuk produk menstruasi yang memenuhi ketentuan, sedangkan Austria mengenakan tarif 7 persen, turun dari 10 persen sejak 2026. Spanyol menetapkan tarif 4 persen setelah menurunkannya dari 10 persen pada 2023.

Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa perlakuan pajak atas produk menstruasi berbeda antarnegara. Perbandingan itu menjadi salah satu landasan yang digunakan pihak buruh untuk mendorong perubahan kebijakan, meski masing-masing negara memiliki ketentuan pajak tersendiri.

Desakan juga menyasar pajak manfaat JHT

Perjuangan yang disampaikan Said tidak terbatas pada pembalut. Ia mengatakan akan kembali menemui Menteri Keuangan untuk meminta pembebasan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Pembahasan mengenai pajak JHT, menurut dia, pernah berjalan bersama jajaran menteri keuangan sebelumnya dan perlu diajukan kembali.

“Saya tetap akan menemui Menteri Keuangan secepat mungkin, Pak Suahasil, untuk memberi masukan ulang bahwa pajak JHT 0 persen. Termasuk saya bawa lagi pajak untuk pembalut wanita adalah 0 persen,” ujar Said.

Permintaan penghapusan PPN pembalut kini menjadi bagian dari dorongan lebih luas agar kebijakan pajak mempertimbangkan kebutuhan dasar dan kemampuan masyarakat. Pemerintah belum menyampaikan tanggapan dalam bahan yang menjadi dasar laporan ini. Keputusan berikutnya akan menentukan apakah usulan tersebut masuk ke dalam pembahasan kebijakan perpajakan, sekaligus bagaimana dampaknya bagi konsumen dan penerimaan negara.

Lintaspublik