Kejati Sulsel Telusuri Distribusi Alsintan Rp243,6 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan dan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp243,6 miliar yang disalurkan pada 2024 dan 2025. Penyidik telah meminta keterangan dari 74 orang, mulai dari kelompok tani hingga jajaran Dinas Pertanian di kabupaten dan kota penerima bantuan.

Penyelidikan tersebut berfokus pada kecocokan antara jumlah bantuan yang dialokasikan dengan barang yang benar-benar diterima kelompok tani. Kejati Sulsel juga menelusuri kondisi peralatan yang telah disalurkan ke lapangan. Hingga kini, perkara masih berada pada tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik cocokkan alokasi dan barang yang diterima

Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, penyidik perlu memastikan berapa unit alsintan yang seharusnya dikirim ke setiap kabupaten, berapa yang sampai kepada penerima, serta bagaimana kondisi barang tersebut saat ini. Pemeriksaan terhadap kelompok tani dan pejabat dinas menjadi bagian dari upaya memeriksa informasi distribusi dari sisi penerima maupun pemerintah daerah.

“Kami harus mengetahui berapa alsintan yang seharusnya disalurkan ke kabupaten, berapa yang diterima, termasuk mengonfirmasi kelompok-kelompok taninya dan bagaimana kondisinya saat ini,” kata Syarifuddin.

Dengan pemeriksaan itu, penelusuran tidak hanya mengandalkan data administrasi. Keterangan penerima bantuan diperlukan untuk membandingkan catatan alokasi dengan barang yang tersedia di lapangan. Penyidik juga meminta dukungan pemerintah kabupaten agar proses konfirmasi di berbagai wilayah dapat berjalan.

Syarifuddin menyebut penelusuran memerlukan waktu karena penyidik harus mengumpulkan dan mencocokkan keterangan dari sejumlah daerah. Setiap perbedaan antara jumlah bantuan yang direncanakan dan yang diterima perlu dikonfirmasi sebelum penyidik dapat menarik kesimpulan lebih jauh.

Anggaran alsintan Sulsel berasal dari dua tahun penyaluran

Total nilai bantuan yang ditelusuri mencapai Rp243,6 miliar. Pada 2024, Kementerian Pertanian mendistribusikan alsintan untuk wilayah Sulawesi Selatan dengan nilai sekitar Rp123,6 miliar. Bantuan pada tahun itu mencakup traktor roda empat, traktor roda dua, traktor crawler, pompa air, hingga hand sprayer.

Pada 2025, pemerintah kembali menyalurkan bantuan dengan nilai sekitar Rp120 miliar. Jenis alsintan yang disebut dalam distribusi tahun tersebut meliputi traktor roda empat, combine harvester, en-traktor, dan hand sprayer.

Perbedaan jenis alat dan besaran penyaluran pada dua tahun anggaran itu menjadi bagian dari data yang perlu diperiksa. Namun, angka tersebut merupakan nilai bantuan yang menjadi cakupan penyelidikan, bukan nilai kerugian yang telah ditetapkan. Kejati Sulsel belum menyampaikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kerugian dalam perkara ini.

Jumlah 74 orang yang telah dimintai keterangan mencakup unsur kelompok tani dan Dinas Pertanian kabupaten/kota. Keterangan mereka membantu penyidik menelusuri tahap penyaluran, mulai dari alokasi bantuan hingga penerimaan dan kondisi alsintan. Pemeriksaan masih berlangsung, sementara penyidik mengumpulkan informasi dari wilayah-wilayah penerima.

Belum ada tersangka dalam penyelidikan

Kejati Sulsel menegaskan bahwa perkara distribusi alsintan masih dalam tahap penyelidikan. Artinya, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan mencocokkan data sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Syarifuddin mengatakan prosesnya tidak bisa dilakukan hanya dengan memeriksa dokumen di tingkat provinsi. Penyidik perlu memperoleh dukungan dari seluruh kabupaten untuk memverifikasi jumlah bantuan yang seharusnya disalurkan dan barang yang benar-benar diterima.

“Agak lama karena harus memastikan berapa yang seharusnya disalurkan dan berapa yang benar-benar diterima,” ujar Syarifuddin.

Hasil pemeriksaan terhadap penerima dan jajaran dinas akan menjadi bagian dari penelusuran tersebut. Untuk saat ini, Kejati belum memaparkan kesimpulan mengenai dugaan penyimpangan maupun pihak yang bertanggung jawab. Perkembangan perkara akan bergantung pada hasil verifikasi data dan keterangan dari daerah.

Penelusuran distribusi bantuan pertanian ini penting untuk memastikan alat yang dialokasikan benar-benar sampai kepada kelompok tani dan dapat diketahui kondisinya. Publik masih menunggu hasil penyelidikan, sementara proses hukum perlu berjalan berdasarkan bukti yang telah diverifikasi.

Lintaspublik