Mutasi 7 Polisi Surabaya, Ini Penjelasan Polrestabes

Mutasi tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang menangkap tiga legislator Partai Gerindra dalam kasus narkoba dipastikan bukan akibat penanganan perkara tersebut. Polrestabes Surabaya menyebut pemindahan personel itu sebagai bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran tugas, di tengah sorotan terhadap waktu pelaksanaannya.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan mutasi tersebut berlaku berdasarkan Surat Telegram nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Surat yang ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan itu memuat pemindahan 15 personel, tujuh di antaranya berasal dari Unit 1 Satresnarkoba.

Polrestabes sebut mutasi bagian dari penyegaran

Dalam keterangannya pada Senin, 2 November 2026, Hadi meminta publik tidak langsung mengaitkan mutasi dengan pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan para legislator. Menurut dia, kesimpulan semacam itu perlu didasarkan pada fakta atau keterangan resmi.

“Rotasi dan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran tugas untuk memperkuat pelayanan dan profesionalisme kepolisian,” kata Hadi.

Ia juga menegaskan bahwa perkara narkotika yang ditangani Satresnarkoba telah diproses sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku. Polrestabes, kata dia, berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan tidak membeda-bedakan latar belakang maupun status seseorang.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan atas penjelasan awal Hadi yang menyebut mutasi sebagai hal lazim di lingkungan kepolisian. Saat itu, ia membenarkan adanya pemindahan tujuh personel, tetapi belum menjawab pertanyaan mengenai dugaan intervensi pihak eksternal.

Rincian personel yang dipindahkan

Sejumlah perwira yang masuk dalam daftar mutasi mengalami perubahan penugasan. Iptu Kevin Asshabul Kahfi, sebelumnya Kanit 1 Satresnarkoba, dipindahkan menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho, yang semula Kasubnit 1 Unit 1, menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya.

Ipda Andri Kiki yang sebelumnya menjabat Kasubnit dipindahkan menjadi Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari. Sementara dari jajaran bintara, Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso bertugas di Polsek Tegalsari, Aipda Rico Pramana di Polsek Tambaksari, serta Bripka Rangga Pinileh di Polsek Genteng.

Perpindahan sejumlah anggota ke satuan tingkat polsek itu memunculkan pertanyaan karena terjadi tak lama setelah mereka terlibat dalam penangkapan tiga legislator. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso sebelumnya menilai mutasi tersebut perlu dicermati, terutama jika para personel tidak melakukan pelanggaran prosedur.

Sugeng menyebut ada potensi intervensi, tetapi penilaiannya disampaikan sebagai dugaan yang perlu diteliti. Ia menilai mutasi pascapengungkapan perkara bisa menjadi tidak wajar apabila tidak didasarkan pada pelanggaran ataupun pertimbangan organisasi yang jelas.

Kasus narkoba yang mendahului mutasi

Jajaran Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra di sebuah hotel di Surabaya pada Senin dini hari, 28 September 2026. Ketiganya berinisial ARR dari DPRD Kabupaten Situbondo, ADR dari DPRD Banyuwangi, dan UAM dari DPRD Kabupaten Malang.

Mereka diamankan bersama lima orang lain, masing-masing berinisial F, K, N, Ro, dan R. Polisi menyita satu plastik bekas sabu, dua pil ekstasi berwarna kuning, alat hisap, korek, serta bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan sabu.

Hasil tes urine menunjukkan delapan orang yang diamankan positif menggunakan narkotika. Hadi menyebut tujuh orang positif mengonsumsi ekstasi, sedangkan N mengonsumsi sabu dan ekstasi. Namun, mereka tidak ditahan dan perkara diproses melalui mekanisme restorative justice. Menurut Hadi, keputusan itu diambil karena jumlah barang bukti berada di bawah ambang batas yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.

Perbedaan waktu antara penangkapan dan mutasi menjadi salah satu alasan keputusan tersebut mendapat perhatian. Penjelasan Polrestabes kini menegaskan tidak ada kaitan antara keduanya, sementara penilaian mengenai kewajaran mutasi tetap menjadi sorotan publik. Keterbukaan mengenai dasar rotasi dan penanganan perkara akan penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.

Lintaspublik